Padahal,
aplikasi e-formasi sudah diterapkan Kementerian PANRB sejak tahun 2014.
Seluruh instansi pemerintah yang mengajukan permohonan tambahan formasi
CPNS tidak lagi menggunakan cara manual, datang ke Kementerian PANRB,
tetapi melalui e-formasi.
Namun
hingga saat ini, masih ada 91 pemerintah daerah pengisian e-formasinya
dibawah 50%. Salah satu kendalanya, admin yang mengoperasikan e-formasi
belum terampil menggunakan sistem informasi tersebut. “Kami sangat
terbuka jika admin perlu pelatihan. Silakan datang ke sini,” ujar Deputi
SDM Aparatur Kementerian PANRb Setiawan Wangsatmadja.
Setiawan
mengatakan, beberapa permasalahan diungkapkan para pejabat instansi
pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mengisi e-formasi. Karenaitu,
dalam rapat perencanaan ini pihaknya berusaha menggali permasalahan yang
dihadapi pemerintah daerah dalam pengisian e-formasi dan mencoba
mencari solusi bersama-sama.
Problem
lain yang terungkap, adanya ketidakjelasan penanggungjawab di daerah.
Selain itu, SDM terlalu cepat dimutasi juga menjadi kendala karena tidak
ada pegawai yang memegang password sebelumnya. Dalam hal ini,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) menyarankan agar mengganti admin, dan memebrikan password baru.
Masalah
lain, banyak pemda yang kebingungan dalam menginput nama jabatan,
karenakan nama jabatan pada Kementerian PANRB berbeda dengan Badan
Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya, jabatan fungsional umum dipadatkan
menjadi 2.620. “Kementerian PANRB terus-menerus melakukan sosialisasi
terkait hal ini agar pemda tidak kebingungan,” imbuh Setiawan. (rr/HUMAS MENPANRB)
0 komentar:
Posting Komentar